Code of Conduct/Kode Perilaku Bisnis

Berikut ini adalah ketetapan kunci mengenai hak-hak buruh dalam Code of Conduct WRC/Kode Perilaku Bisnis WRC. Hampir semua Code of Conduct universitas yang bergabung dalam WRC juga menggunakan standar ini. WRC menggunakan standar-standar ini dalam melakukan investigasi pabrik.

  1. Upah dan Tunjangan: Pemilik perusahaan harus menyadari bahwa upah adalah hal penting untuk memenuhi kebutuhan dasar buruh. Perusahaan harus membayar buruh, sebagai dasar, upah dan tunjangan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan upah yang layak dan bermartabat bagi buruh dan keluarganya.
  2. Jam Kerja: Buruh yang dipekerjakan/menerima upah perjam dan/atau berdasarkan kuota (i) tidak blieh bekerja lebih dari (a) 48 jam perminggu atau (b) batas waktu pada umumnya yang diijinkan oleh perundang-undangan di negara tempat pabrik tersebut berada, dan (ii) berhak memperoleh sedikitnya satu hari libur setiap tujuh hari kerja, juga berhak atas libur hari raya dan liburan umumnya.
  3. Upah Lembur: Semua lembur harus dilakukan secara sukarela oleh para buruh. Sebagai tambahan dari upah kerja pada umumnya, buruh yang menerima upah perjam dan/atau berdasarkan kuota, akan menerima kompensasi untuk kerja lembur secara penuh sebagaimana diatur dalam peraturan negara di mana pabrik berada atau, di negara-negara yang tidak memiliki paraturan seperti itu, upah lembur harus, paling sedikit satu dan satu setengah dari upah reguler mereka perjam.
  4. Buruh Anak: Perusahaan tidak boleh mempekerjakan orang yang berusia kurang dari 15 tahun (atau 14 tahun, sesuai dengan peraturan ILO (International Labor Organization) untuk negara-negara berkembang, di mana negara di mana pabrik berada mengijinkan pengecualian tersebut). Jika usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib lebih tinggi dari standar usia untuk dapat bekerja seperti yang tertulis di atas, maka yang berlaku di sini adalah usia dalam menyelesaikan pendidikan wajib. Perusahaan setuju untuk berkonsultansi dengan pemerintah, organisasi hak asasi manusia dan organisasi non pemerintah dan mengambil langkah yang rasional sesuai evaluasi universitas untuk meminimalisir dampak negatif terhadap buruh anak yang dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai akibat dari pengimplementasian atau pelaksanaan Code of Conduct/Kode Perilaku Bisnis.
  5. Kerja Paksa: Tidak boleh ada penggunaan buruh yang narapidana, buruh paksa atau segala bentuk pemaksaan.
  6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk menghidari kecelakaan dan cedera yang muncul dari, atau berhubungan dengan, atau muncul dari pekerjaan atau sebagai akibat dari pengoperasian fasilitas milik perusahaan.
  7. Nondiskriminasi: Buruh tidak oleh menjadi subyek dari segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk soal bekerja, upah, tunjangan, pengembangan, disiplin, pemutusan hubungan kerja atau pensiun dengan alasan jender, ras, agama, usia, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, opini politik atau status sosial atau asal usul etnisnya.
  8. Gangguan atau Pelecehan: Setiap buruh harus diperlakukan secara bermartabat dan hormat. Tidak seorang buruh pun boleh menjadi subyek gangguan atau pelecehan secara fisik, seksual, psikliogis dan secara verbal. Perusahaan tidak bolehmentoleril segala bentuk hukuman badani.
  9. Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama: Perusahaan harus mengakui dan menghormati hak buruh untuk berserikat dan melakukan perjanjian kerja bersama. Buruh tidak boleh menjadi subyek gangguan, intimidasi atau pembalasan sebagai akibat dari usaha mereka untuk berserikat dan melakukan kesepakatan bersama. Perusahaan tidak boleh bekerja sama dengan institusi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang menggunakan kekuasaan Negara untuk mencegah buruh bergabung dengan serikat buruh pilihannya sendiri. Perusahaan harus memberikan kebebasan kepada serikat untuk memiliki akses terhadap buruh. Perusahaan harus mengakui serikat yang dipilih olehburuh.
  10. Hak-hak Buruh Perempuan
    1. Buruh perempuan menerima upah yang sama, termasuk tunjangan, perlakuan yang sama, evaluasi yang sama atas kualitas pekerjaan mereka dan kesempatan yang sama untuk mengisi posisi yang dibuka untuk buruh laki-laki.
    2. Tes kehamilan tidak boleh menjadi persyaratan agar dipekerjakan, juga tidak boleh dituntut untuk dilakukan oleh buruh.
    3. Buruh yang mengambil cuti hamil/melahirkan tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya atau mendapat ancaman pemecatan, kehilangan tunjangan masa kerja atau pengurangan upah dan harus dapat kembali bekerja dengan tingkat upah dan tunjangan yang sama.
    4. Buruh tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menggunakan alat kontrasepsi.
    5. Buruh tidak boleh terekspos pada bahaya, termasuk lem dan cairan/bahan pelarut yang kemungkinan membahayakan keselamatan mereka termasuk kesehatan reproduksi mereka.
    6. Perusahaan harus menyediakan pelayanan dan akomodasi yang berhubungan dengan kehamilan yang memadai bagi buruh perempuan.